POSMELAYU.COM, PEKANBAR– Panglima Tinggi penggawa Melayu Riau Dt Arfizal Anjo, M.SI mengecam keras tindakan yang dilakukan oleh Manangement PT Wilmar & PT Rabu,(29/1/2025)
Kecaman yang dilontarkan lantaran tidak ada kejelasan dari dua perusahaan itu terkait hasil keputusan bersama Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Dumai beberapa waktu lalu.
Sebagaimana dilansir dari beberapa media kedua perusahaan terkesan telah melecehkan marwah LAMR Dumai dengan sengaja mengabaikan kesepakatan bersama yang telah diputuskan pada pertemuan, Senin (13/01/25) lalu.
“Tolong hargai keputusan bersama lembaga yang paling kami hormati,” ujar Datuk Anjo , kepada media Rabu (29/1/2025).
Dikatakan Datuk Anjo , perusahaan tak wajar tidak menghargai keputusan bersama yang telah dibuat. Apalagi kesepakatan itu sudah di mediasi oleh Lembaga Adat Tinggi LAMR Kota Dumai beserta APH dan disnaker dumai beberapa hari yang lalu.
“Wilmar Dumai sebagai pemberi tender seharusnya tegas dengan mitra kerjanya. Karena telah mengetahui hasil rapat,” jelas
dirinya juga mendengar informasi keberadaan PT GPN ini, dari tidak melaporkan perekrutan tenaga kerja di Disnaker maupun isu Pungutan Liar (Pungli).
“Seharusnya kedua perusahaan menjalin hubungan yang baik. Saling berkomunikasi terkait permasalahan belasan security tersebut,” jelas Anjo
Apabila ini diabaikan, dirinya selaku
Panglima Tinggi penggawa Melayu Riau (PMR ) yang Didalam nya tergabung 17 simpul organisasi kemelayuan siap turun ke jalan mengepung PT.Wilmar.
Dirinya berharap persoalan ini segera dapat diselesaikan dengan baik.
“Ini Tanah Melayu, Tanah Bertuan! Kalian pandang dan perhatikan anak negeri!” tegas Dt. Afrizal Anjo, M.Si.
Sebelumnya telah diberitakan, Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Kota Dumai kena Prank oleh perusahaan sesuai notulen kesepakatan mediasi beberapa waktu lalu mengenai belasan security Wilmar Nabati Indonesia.
Salah satu point penting notulen kesepakatan tersebut yakni memperkerjakan kembali belasan security yang kehilangan pekerjaan akibat dari pergantian Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) yakni PT.GPN.
“Di sini kami terpanggil dan kami tidak mau lembaga adat tertinggi di negeri ini di sepelekan. Dan Kami siap dan turun ke jalan”, ucapnya. (*).